9-OKTOBER-2015-PUBLIC-HEARING-DPRD-NTT-11Kota Kupang (10/10/2015). Kota Kupang perlu menangkap peluang ketersediaan dana pendukung sarana kesehatan yang berasal dari provinsi maupun pemerintah pusat. Harapan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT asal daerah pemilihan Kota Kupang, Drs. Mohamad Ansor dalam acara public hearing ranperda usul prakarsa tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi dan bayi baru lahir dan anak di bawah lima tahun (KIBBLA) pada Rabu (9/10) di Aula Sasando Balaikota Kupang.

Menurutnya di tahun anggaran 2015 Pemprov menyediakan sejumlah dana untuk ketersediaan sarana pendukung kesehatan. Sayangnya, justru di tahun ini Pemkot Kupang tidak mengajukan permohonan bantuan untuk dana tersebut. Akibatnya dana yang cukup besar itu hanya tersalur ke 21 kabupaten lainnya di NTT. Dia berharap di tahun anggaran mendatang pengalaman yang sama tidak terulang lagi. Selain dana untuk ketersediaan sarana pendukung, menurut Anggota Komisi V DPRD NTT itu, Pemprov NTT juga menyediakan Rp 7,5 miliar dari APBD untuk masyarakat miskin yang belum terakomodir BPJS. Penyerapan dana tersebut ternyata masih sangat rendah, akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Drs.Mohamad Ansor yang turun bersama anggota Komisi IV DPRD NTT, Yusuf Tahir, menyatakan siap membantu berkoordinasi dengan Dinkes Prov  NTT jika ada warga Kota Kupang yang membutuhkan bantuan dana tersebut. Mengenai materi ranperda usul prakarsa tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak di bawah lima tahun (KIBBLA) didasari oleh fakta bahwa angka KIBBLA masih tinggi. Kendala budaya, mitos atau kepercayaan masyarakat tradisional sebagai pilar penjaga stabilitas sosial sekaligus pengatur perilaku masyarakat termasuk di bidang persalinan. Kendala geografis juga mempersulit jangkauan pelayanan dan akses ke fasilitas kesehatan, juga kendala infrastruktur menghambat proses pelayanan di bidang kesehatan.

9-OKTOBER-2015-PUBLIC-HEARING-DPRD-NTT-21Diakuinya pembuatan payung hukum untuk menangani KIBBLA berupa perda dan perbup sudah dilakukan di sebagian kabupaten/kota di NTT. Sementara itu Provinsi NTT belum memiliki pergub. Sementara pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini pergub harus mengacu pada perda provinsi sebagai acuannya.

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang, Drs Yoseph Rera Beka yang memandu kegiatan tersebut menjelaskan Kota Kupang sebenarnya sudah memiliki perda serupa. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Thomas Balukh, SH yang turut hadir pada public hearing tersebut mengakui pembentukan SDM yang berkualitas berawal dari kesehatan ibu dan anak sejak dari dalam kandungan. Karena itu menurutnya perlu dilakukan peningkatan anggaran kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sosialisasi serta pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak baru lahir.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Drs. Gosa Yohannes. Menurutnya saat ini Walikota Kupang sudah memiliki banyak program inovatif di bidang kesehatan. Namun tidak ada salahnya jika Pemkot Kupang menerima berkat tambahan dari provinsi demi pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Kupang. (hum@s)