19-OKTOBER-2015-WALIKOTA-DIALOG-DENGAN-PENGUNJUK-RASA-TERKAIT-PERLUASAN-PEMBANGUNAN-RSUD-KOTA-KUPANG-11Kota Kupang (20/10/2015). Proses pembangunan ruang mayat di RSUD SK Lerik sempat terhambat karena masih adanya penolakan warga yang enggan untuk dipindahkan. Atas perintah Walikota, karena batas waktu pembangunan yang sudah semakin dekat, belum lama ini Satuan Pol PP Kota Kupang melakukan penertiban dan penggusuran atas rumah yang ditempati oleh keluarga Emanuel Tabun.

Aksi penertiban tersebut ternyata menuai protes. Dengan dukungan Aliansi Perjuangan Rakyat Tertindas (APRT) mereka menggelar aksi protes di kantor Walikota, Senin (19/10). Rombongan tersebut sempat dihadang Satpol PP karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian. Namun setelah menunggu beberapa saat, Walikota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si akhirnya berkenan menerima mereka di ruang Garuda.

Dalam dialog tersebut Elvis Jehamat dari GMNI Kota Kupang dan Melki Nona dari Laskar Merah Putih sebagai koordinator aksi mengecam aksi penertiban Satpol PP yang dinilai tidak manusiawi. Mereka juga mempertanyakan status kepemilikan lahan yang kini ditempati Emanuel Tabun dan keluarganya.

Menanggapi kecaman tersebut, Walikota menjelaskan bahwa sesungguhnya tanah tersebut sudah dimenangkan oleh Pemkot Kupang dalam peradilan di Mahkamah Agung. Emanuel Tabun yang saat itu masih menjadi tenaga honor di Dinas Kebersihan Kota Kupang diizinkan untuk menempati barak-barak yang ada di lokasi tersebut. Saat penggusuran pertama untuk pembangunan RSUD SK Lerik puluhan warga yang sudah diizinkan tersebut dengan sukarela keluar dari lahan tersebut. Hanya Emanuel Tabun, yang saat ini sudah diangkat menjadi PNS dan bertugas di Kelurahan Pasir Panjang saja yang menolak untuk keluar.

19-OKTOBER-2015-WALIKOTA-DIALOG-DENGAN-PENGUNJUK-RASA-TERKAIT-PERLUASAN-PEMBANGUNAN-RSUD-KOTA-KUPANG-21Saat ini ketika pihak RSUD hendak membangun ruang mayat di lokasi tersebut, Emanuel kembali menghambat dan menolak. Meski sudah ditawarkan dispensasi berupa ganti rugi pun tetap ditolak. Bahkan dia meminta dukungan dari pihak luar dalam hal ini Aliansi Perjuangan Rakyat Tertindas (APRT). Walikota menegaskan akan memanggil Emanuel yang merupakan stafnya di wilayah Pemkot Kupang. Menurutnya Emanuel bisa saja dituntut dengan UU yang berlaku tentang aparatur negara yang menghambat proses pembangunan. Karena sebagai PNS harusnya Emanuel memberi teladan, apalagi pembangunan ini untuk kepentingan banyak orang, mengingat RSUD SK Lerik hingga saat ini belum memiliki kamar mayat.

Dalam dialog tersebut juga Walikota menunjukkan bukti surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Emanuel bersama istrinya beberapa tahun silam yang salah satu poinnya mengakui bahwa mereka telah membangun rumah di atas tanah negara secara melawan hukum dan tanpa izin pemerintah. Pada poin lainnya mereka menyatakan bersedia membongkar sendiri bangunan tersebut tanpa menuntut ganti rugi selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2010. Kenyataannya hingga saat ini mereka tak kunjung angkat kaki dari lokasi tersebut. Karena itu pada kesempatan tersebut Walikota menegaskan bahwa pembangunan ruang mayat harus sudah mulai berjalan kembali dan Emanuel sekeluarga segera keluar dari lahan tersebut. (hum@s)