22-OKTOBER-2015-WAKIL-WALIKOTA-TERIMA-KUNKER-PEMKOT-BANJARBARU-2-editKota Kupang, (23/10/15). Program-program inovasi terkait pelayanan publik di Kota Kupang rupanya sudah terdengar dan menarik perhatian bagi daerah lain untuk mengetahui lebih jauh implementasi program-program tersebut bagi masyarakat. Jika pada pekan lalu Komisi D DPRD Kota Semarang datang belajar mengenai pelaksanaan pelayanan posyandu, pemberdayaan masyarakat, uang duka dan beasiswa bagi 1000 mahasiswa kurang mampu, di pekan ini Pemkot menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Secara khusus, Pemerintah Kota Banjarbaru mengunjungi kota Kupang untuk belajar mengenai program pemberian santunan kematian dan pemberian akta kematian. Demikian diungkapkan ketua tim kunjungan kerja (kunker), Dra. Hj. Mahrina Norr, MM, Kepala Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Banjarbaru saat diterima oleh Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man pada Kamis (22/10) di ruang rapat Garuda, Balaikota Kupang.

Dikesempatan tersebut, ketua tim kunker Dra. Hj. Mahrina Norr, MM mengatakan memilih Kota Kupang sebagai tempat belajar mengenai santunan kematian karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh program tersebut dibandingkan dengan program yang sama di kota Banjarbaru. Salah satu yang dianggap baik dimana proses pencairan dana santunan kematian bagi warga miskin di Kota Kupang sangat cepat yaitu cukup sehari saja. Berbeda di daerah mereka, lanjutnya, pencairan dana santunan sebesar satu juta rupiah bisa memakan waktu tiga sampai enam bulan bahkan ada yang sampai setahun baru diberikan kepada keluarga duka.

Hal tersebut menurut Mahrina Norr, dikarenakan proses pencairan dana santunan kematian di Pemkot Banjarbaru yang terlalu panjang yang dimulai dari pemberian data dari Kelurahan ke Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan kemudian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dan tidak melibatkan Dispenduk Capil sebagai pemegang data kependudukan yang berhak mengeluarkan akta kematian. Untuk itulah, kehadiran mereka untuk mengetahui aturan-aturan baik Perda maupun Perwali serta juknis dan juklak terkait pengelolaan dan pemberian uang santunan kematian pada Pemkot Kupang.

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man dikesempatan tersebut menyampaikan program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemkot Kupang sebagai tekad agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah. Dikatakan Wawali, ada tiga hal dimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah yaitu pada saat darurat, pada saat tidak berdaya dan pada keadaan ketidakteraturan. Inilah, katanya, merupakan filososfi yang mendasari Pemkot Kupang meluncurkan program-program inovasi.

Program inovasi yang dimaksud yaitu penyaluran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) sebesar Rp. 500 juta / kelurahan, brigade kupang sehat, raskin gratis termasuk raskin ke-13, puskesmas reformasi, pemberian santunan uang duka (kematian) bagi 1000 warga miskin sebesar Rp. 2,5 juta/ keluarga dan bantuan pendidikan bagi 1000 mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 2,5 juta selama empat tahun.

Terkait dengan pemberian dana santunan kematian bagi warga miskin sebesar Rp. 2,5 juta, dijelaskan Wawali, Pemkot Kupang wajib menyalurkan kepada keluarga duka pada saat sebelum pemakaman jenazah yang diberikan bersamaan dengan akta kematian. Adapun kriteria penerima dana santunan kematian diantaranya  penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, penerima raskin dan pemegang jamkesmas/ jamkesda. Sedangkan besaran dana program santunan tergantung kepada PAD masing-masing daerah, namun yang terutama adalah adanya komitmen tinggi dari pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, berlangsung dialog tanya jawab dari tim kunker Pemkot Banjarbaru yang terdiri dari para Camat dan beberapa pejabat dari Dinas terkait. Hadir mendampingi Wawali dikesempatan tersebut, Asisten I Sekda Kota Kupang bersama Asisten II, dan turut hadir Kadispenduk da Capil Kota Kupang, Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial Kota Kupang. (hum@s)

0
0
0
s2sdefault