19 DESEMBER 2015 WORKSHOP INSPEKTORAT 21Kota Kupang (25/11/2015). Para auditor dituntut untuk lebih pintar, dengan memiliki pengetahuan dan skill yang jauh lebih baik dari orang-orang yang diauditnya. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man saat membuka Workshop Kapasitas dalam Kewaspadaan Dana Pendidikan (23/11) di Aula Sasando Kantor Walikota Kupang.

Menurutnya para auditor yang menjadi peserta workshop minimal membawa pulang tiga hal dari kegiatan tersebut. Pertama adalah knowledgeatau pengetahuan yang harus lebih hebat dari yang diperiksa. Kedua adalah skill atau kemampuan psikomotor atau ketrampilan. Dan hal ketiga, yang paling penting menurutnya adalah kejujuran.

Jika dilihat dari penerapan good governancedi Kota Kupang menurutnya dari aspek organisasi tidak ada masalah. Aspek SDM pun sudah mencukupi. Meski demikian diakuinya dana inspektorat di Kota Kupang belum mencapai 1 persen, baru berkisar 0,5-0,7 persen. Yangsemestinya Rp 10 miliar tapi baru bisa Rp 5 miliar.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pendidikan Direktorat Litbang KPK, Syahdu Winda. Menurutnya internal auditor yaitu inspektorat tugasnya memberikan pembinaan dan pengawasan, konsultasi serta memberi solusi perbaikan. Karena itu inspektorat dituntut untuk harus lebih cerdas atau paling tidak setara dengan yang diawasi karena itu harus diberi peningkatan kapasitas. Diakuinya sudah diinstruksikan pusat agar dana pengawasan di daerah minimal sebesar 1 persen dari APBD, namun belum ada daerah yang bisa mencapai angka tersebut.

Menyangkut kegiatan tersebut menurutnya anggaran pendidikan APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen. ICW mengungkap terdapat 296 kasus korupsi dari dana pendidikan. Sebanyak 479 orang ditetapkan sebagai tersangka dimana30 persen adalah oknum daridiknas dengan kerugian negara mencapai Rp 619 miliar. Karena besarnya anggaran dana pendidikan di daerah, maka perlu didorong upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sehingga upaya tipikor dapat dicegah.

Untuk itu diperlukan upaya nyata dan KPK tidak bisa sendiri sehingga butuh dukungan dari pemkot. Di tahun 2015 ini KPK dan BPKP akan melakukan aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan, salah satunya meningkatkan kapasitas inspektorat daerah dalam  melakukan pengawasan dana pendidikan.

Nasmifida, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat BPKP Pusat menyampaikan BPK akan sharing pengalaman sewaktu melaksanakan audit tunjangan profesi guru daerah. Team secara teknis akan memberikan penjelasan dari pedoman audit tunjangan profesi guru yang telah disusun yang diharapkan bisa diiplementasikan oleh aparat pengawas di daerah. Dari 20 persen dana pendidikan APBN, sebagian besar ada didaerah. Dari jumlah tersebut 6 persen berupa tunjangan profesi guru, harapan pemerintah guru ditingkatkan kesejahteraannya sehingga bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan pendidkan.

Yang harus diperhatikan oleh pemda menurutnya adalah pasal 45 Permenkeu nomor 257 tahun 2014 yaitu tunjangan profesi guru.Jika anggarannya sudah ada dapat segera dibayarkan, tidak usah lagi menunggu verifikasi BPKP, kecuali jika akan dianggarkan kembali. Nasmifida mengungkapadanya permintaan oleh Kemendiknas kepada BPKP untuk melakukan audit tunjangan profesi guru seluruh Indonesia, namun setelah BPKP melakukan pemetaan dari 400 kab kota, ternyata hanya 46 daerah saja yang perlu diverifikasi. (hum@s)

Pengumuman

Fasilitas

Pijat & SPA

Perbankan

Tempat Bermain Anak

Tempat Fitness

Biliar

Rumah Makan